Kebijakan Keuangan Desa

31 Januari 2017 19:20:52 WIB

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintah tersebut diikuti dengan penerimaan sumber – sumber pendapatan desa yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan sedangkan arah kebijakan keuangan desa adalah kebijakan penyusunan program dan indkasi kegitannya pada pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa secara efektif dan efisien. Secara Umum, Arah Kebijakan Keuangan Desa, meliputi :

 

1. Arah kebijakan Pendapatan Desa :

  1. Sumber pendapatan desa
  • Pendapatan Asli Desa, yang meliputi :
  1. Hasil Usaha Desa;
  2. Hasil Kekayaan Desa;
  3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
  4. Hasil Gotong Royong;
  5. Lain – Lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
  • Bagi hasil pajak Kabupaten daerah paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa
  • Bagian dari dana perimbangan keuangan Daerah yang diterima oleh  Pemerintah Kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa (ADD)
  • Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

 

2. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan desa adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan desa melalui :

  1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan desa dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
  2. Peningkatan kesadaraan dan ketaatan masyarakat untukmembayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Pengelolaan dan pemanfaatan aset – aset desa yang potensial.
  4. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan desa.
  5. Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak.
  6. Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat.
  7. Pembangunan infrastruktur pendukung peningkatan pendapatan desa.
  8. Penyusunan dan perubahan peraturan tentang pendapatan desa.

 

3. Arah Kebijakan Belanja Desa

3.1. Jenis Belanja Desa :

a. Belanja Langsung

  1. Belanja Program Sarana dan Prasarana
  2. Belanja Program Sosial Budaya
  3. Belanja Program Pemerintahan
  4. Belanja Bidang Ekonomi

b. Belanja Tidak Langsung

  1. Belanja Pegawai
  2. Belanja Hibah
  3. Belanja Bantuan Sosial
  4. Belanja Tak Terduga

 3.2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Desa

 Kebijakan dan proyeksi belanja desa adalah kebijakan mengenal pengalokasian belanja pada bidang, fungsi dan sektor dalam jangka waktu enam tahun. Berdasarkan masalah yang dihadapi desa serta program prioritas pembangunan Tahun 2018 – 2023 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung.

b. Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

c. Kegiatan yang dibiayai :

   1. APBD/APBN, meliputi : APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Apabila kegiatan tersebut :

  • Bukan kewenangan Desa
  • Biayanya terlalu besar/tidak mampu dibiayai desa
  • Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya.

   2. APB Desa. Apabila kegiatan tersebut :

  • Kewenangan Desa
  • Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa
  • Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya.

   3. Lainnya : Berasal dari selain sumber diatas, misal :

  • Bantuan dari organisasi non pemerintah
  • Bantuan Program (misal : PPIP, PNPM-MP, dll)
  • Pihak ketiga lainnya (warga perantauan, CSR-Perusahaan, dll).

 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam pengangggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, penjualan kekayan desa  dan pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan dan pembayaran pinjaman.

Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Jatigono

tampilkan dalam peta lebih besar